TU7UA | Makassar — Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar saat ini tengah menjadi sorotan publik akibat berbagai isu yang mencuat, mulai dari peredaran narkoba hingga dugaan pemberian fasilitas khusus kepada tahanan. Isu-isu ini tidak hanya menciptakan keresahan di kalangan masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengelolaan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa peredaran narkoba di Rutan Kelas I Makassar sudah menjadi hal yang umum. Menurutnya, tidak hanya tahanan yang terlibat, tetapi juga ada kontribusi dari pembina blok yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. “Selain peredaran narkoba, ada juga kontribusi pengamanan Rp 100 ribu per hari, belum lagi permintaan dari pembina blok,” ujarnya saat ditemui di sebuah kafe di Makassar. Hal ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang merusak integritas sistem pemasyarakatan.
Praktik peredaran narkoba di dalam Rutan bukanlah hal baru. Di berbagai tempat, termasuk di Indonesia, banyak laporan yang menunjukkan bahwa narkoba sering kali masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan keamanan di dalam Rutan. Dengan jumlah tahanan yang terus meningkat, pengawasan yang memadai menjadi semakin sulit dilakukan. Dalam kasus Rutan Kelas I Makassar, di mana lebih dari dua ribu tahanan dijaga oleh hanya sekitar 14 petugas keamanan, jelas bahwa ada ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah tahanan dan petugas yang bertugas.
Lebih lanjut, sumber tersebut menyebutkan bahwa semua tahanan yang masuk diwajibkan untuk membayar biaya cukur rambut sebesar Rp 20 ribu. Praktik ini, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama dengan jumlah tahanan yang terus bertambah. “Kalau dikali banyak, hasilnya kan pasti banyak. Apalagi tahanan baru yang masuk kan banyak,” tambahnya. Ini menunjukkan bahwa ada sistem yang memanfaatkan situasi sulit para tahanan untuk meraup keuntungan.
Isu lain yang mencuat adalah dugaan bahwa tahanan yang memiliki uang lebih dapat menikmati fasilitas istimewa. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa ada tahanan yang membayar hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan perlakuan khusus. “Ada juga tahanan baru yang menempati blok Mapenaling yang diisi 30-35 orang. Itu kan sudah jelas over kapasitas,” ujarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan di dalam sistem pemasyarakatan, di mana mereka yang memiliki uang dapat membeli kenyamanan, sementara yang tidak mampu harus menderita dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Makassar, Andi Erdiansyah, menanggapi isu-isu tersebut dengan mengakui adanya penggunaan handphone oleh tahanan, meskipun ia menegaskan bahwa pengawasan yang ada tidak memadai. “Tidak dipungkiri memang kadang ada yang lolos handphone. Karena pengamanan kurang. Sementara tahanan banyak sekali. Dua ribu lebih tahanan dijaga hanya sekitar 14 orang pengamanan,” ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah tahanan, yang berpotensi menciptakan situasi yang tidak aman.
Terkait dengan tudingan bahwa renovasi blok ditanggung oleh tahanan, Erdiansyah membantahnya dan menyatakan bahwa para tahanan seringkali berinisiatif untuk melakukan perbaikan sendiri. “Kalau soal cat, para tahanan sendiri yang inisiatif. Tergantung keinginan para tahanan. Seperti warnanya. Itu memang mereka biaya sendiri,” jelasnya. Namun, pernyataan ini tetap menimbulkan keraguan, mengingat kondisi yang ada di dalam Rutan Kelas I Makassar. Jika benar bahwa tahanan yang melakukan renovasi, maka seharusnya ada sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana dan sumber daya di dalam Rutan.
Penting bagi pihak berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan di Rutan Kelas I Makassar. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa hak-hak tahanan dihormati dan bahwa tidak ada praktik korupsi yang merugikan mereka. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi di dalam Rutan, agar kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemasyarakatan tetap terjaga.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan jumlah petugas keamanan dan pengawasan di Rutan. Dengan jumlah tahanan yang terus meningkat, penting untuk memastikan bahwa ada cukup petugas yang dapat melakukan pengawasan secara efektif. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi petugas keamanan juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di dalam Rutan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan, tetapi juga dapat mencegah praktik-praktik korupsi yang merugikan tahanan.
Selain itu, perlu ada sistem pengaduan yang lebih efektif bagi tahanan. Tahanan harus memiliki saluran yang aman dan terjamin untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran yang mereka alami. Dengan adanya sistem pengaduan yang baik, pihak berwenang dapat lebih cepat menanggapi masalah yang ada dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi.
Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen yang dapat memberikan masukan dan kritik terhadap pengelolaan Rutan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta transparansi yang lebih baik dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan tahanan.
Di sisi lain, perlu juga ada perhatian lebih terhadap rehabilitasi dan reintegrasi tahanan setelah mereka keluar dari Rutan. Banyak tahanan yang keluar dari lembaga pemasyarakatan tanpa bekal yang memadai untuk kembali ke masyarakat. Program-program rehabilitasi yang efektif dapat membantu mereka untuk beradaptasi kembali dan mengurangi risiko kembali ke dalam dunia kejahatan. Ini juga akan berdampak positif bagi masyarakat, karena dapat mengurangi angka kriminalitas.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan program-program yang dapat membantu tahanan dalam proses rehabilitasi. Misalnya, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikologis dapat menjadi bagian dari program rehabilitasi yang komprehensif. Dengan memberikan kesempatan kepada tahanan untuk belajar dan berkembang, diharapkan mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik setelah keluar dari Rutan.
Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak tahanan dan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap mereka. Banyak orang yang masih memiliki stigma negatif terhadap tahanan, yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi mantan tahanan untuk kembali berkontribusi positif di masyarakat.
Dalam menghadapi berbagai isu yang ada di Rutan Kelas I Makassar, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangatlah penting. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi tahanan ke dalam masyarakat.
Akhirnya, penting untuk diingat bahwa setiap tahanan adalah manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Dengan menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, kita tidak hanya membantu tahanan, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Isu-isu yang terjadi di Rutan Kelas I Makassar adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan sistem yang lebih baik untuk masa depan. Masyarakat, pemerintah, dan lembaga pemasyarakatan harus bersatu untuk memastikan bahwa keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum dan perlakuan terhadap tahanan. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab._@ly_
