Gorontalo | TU7UA | Sebagai langkah nyata membangun birokrasi yang bersih dan melayani, Kementerian Hukum mencanangkan pembangunan Zona Integritas dan meluncurkan Transformasi Digital.
Kegiatan Selasa (07/01), dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Pagar Butar Butar di Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, dan diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, Kepala Divisi P3H, Ramlan Harun beserta jajaran secara virtual melalui zoom meeting.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menegaskan bahwa zona integritas bukan sekadar simbol, tetapi menjadi fondasi penting menuju pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. “Zona Integritas adalah kawasan bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik di Kementerian Hukum,” ujarnya.
Lebih dari itu, pencanangan ini juga berorientasi pada tiga tujuan utama, Peningkatan Pelayanan Publik melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berintegritas. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, di mana setiap langkah kerja dilandasi integritas dan hasil yang terukur serta Pencegahan Korupsi dengan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pada kesempatan ini, Kementerian Hukum juga meluncurkan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berfokus pada tiga pilar utama yaitu, Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, Regulasi yang berkualitas dan berkeadilan serta Pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak nyata.
Selain itu, peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum menjadi sorotan utama. Transformasi ini bertujuan memperkuat reformasi hukum serta mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo. “Transformasi digital ini bukan akhir, melainkan awal dari perubahan besar untuk menyediakan layanan publik yang mudah, cepat, dan akuntabel,” tegas Supratman.
Disela-sela kegiatan, Kakanwil Kemenkum Gorontalo mengungkapkan pihaknya akan mendukung sepenuhnya berbagai program yang diluncurkan pimpinan pusat, antara lain seperti transformasi digital yang baru diluncurkan saat ini.
“Langkah yang diambil oleh Kementerian Hukum saat ini tidak lain untuk melaksanakan asta cita presiden, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat, khususnya pelayanan hukum”, ujar Pagar Butar Butar.
