Makassar |TU7UA| Salah satu azas penyelenggara pemilu yang harus dipedomani KPU adalah akuntabilitas.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bertugas layanan kepemiluan.
Ada dua kelompok sasaran layanan, yaitu pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, dan peserta pemilu untuk dapat berkompetisi dalam pemilu.
Metode untuk mengukur akuntabilitas di antaranya adalah pendapat publik yang biasanya dilakukan dengan survei.
Karena itu survei yg dilakukan oleh lembaga survei atau media semacam Kompas menjadi perhatian penting bagi KPU, terutama untuk evaluasi dan perbaikan kinerja.
Survei Kompas secara periodik tentang citra KPU dg dua ukuran baik atau buruk, dilakukan secara periodik mulai Januari 2022 smp dg Juni 2024 sebanyak 7 kali.
Hasil survei Kompas terhadap citra KPU pada periode Januari 2022 adalah 73,9% baik, Juni 2022 adalah 65,1% baik, Oktober 2022 adalah 62,4% baik, Januari 2023 adalah 62% baik, Mei 2023 adalah 66,8% baik, Agustus 2023 adalah 70% baik.
Survei Kompas terakhir tentang citra KPU pada periode Juni 2024 adalah 74% baik.
Hasil survei tsb menunjukkan terdapat dinamika penilaian publik terhadap KPU yg dimulai dg nilai 73,9% baik pada awal 2022, mengalami kemerosotan drastis hingga angka 62% baik pada awal tahun 2023, dan selanjutnya menanjak diakhiri dg hasil survei terakhir Juni 2024 pada angka 74% baik.
Ini menunjukkan penilaian dan kepercayaan publik kepada KPU yg dinamis.
Alhamdulillah pada kurun akhir tahapan Pemilu 2024, yaitu setelah pemungutan suara 14 Peb 2024, penetapan hasil Pemilu 2024 pd 20 Maret 2024 dan pasca sengketa hasil pemilu di MK, citra KPU kembali pulih dan semakin membaik.
Hasil survei Kompas ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja KPU dan menjadi modal dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang sedang berjalan ini.
Hasyim Asy’ari
Ketua KPU
